Ibas Ingatkan Target Bantuan Presiden agar Rakyat Tidak Tambah Susah



JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang dipanggil Ibas, menanyakan sasaran Pertolongan Presiden (Banpres) Produktif atau Pertolongan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp2,4 juta untuk 9,1 juta aktor UMKM yang perlu usai September 2020. Pencatatan by name by address UMKM, sampai sekarang diduga baru capai 4,5 juta.

Bermain Togel SGP Dengan Perhitungan Akurat

"Kami mengharap penerapannya pas waktu, pas target serta pas buat. Rakyat tidak dapat menanti kelamaan. Banyak yang telah pailit, sulit mencari makan. Pasti, pemberian pertolongan ini harus selekasnya dirasa faedahnya oleh rakyat," kata Ibas dalam penjelasannya, Jumat (4/9/2020).


Ibas sampaikan itu waktu Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, Menteri Koperasi serta UKM, dan Kepala BKPM untuk mengulas RKA K/L 2021, di gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (3/9/2020). Pertanyaan ini, dikatakan pada Kementerian Koperasi/UMKM. (Simak juga: 180 Ribu Aktor UMKM Jakarta Akan Bisa Banpres Rp2,4 Juta)


Ibas memandang, pemerintah meleset dari sasaran, sesaat warga sedang benar-benar memerlukan kejelasan. Menurut Ibas, investasi serta UMKM adalah kunci penunjang pemulihan ekonomi nasional.


Kesuksesan menjalankan sasaran-target tahun ini akan tentukan buat kesuksesan pemulihan di 2021 dan sebagainya. "Bila perkembangan tahun 2020 dapat dijaga masih positif, karena itu kita dapat jauhi krisis, stres, serta stagflasi tahun 2021," tutur Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini.


Ibas yang wakil Ketua Tubuh Budget (Banggar) DPR menjelaskan masalah vaksin COVID-19 yang disebut akan ada pada 2021, harus semakin bisa dinyatakan. Karena warga masih kurang cuma dengar berita baik.


"Vaksin kan memang tidak gampang. Sesaat faktanya, trend COVID-19 terus naik. Kita sekarang ini yang paling besar di teritori, yakni rangking 2 di ASEAN. Banyak wilayah kembali lagi memeras zonenya. Sesaat di lain sisi, banyak PHK, usaha usaha masih tetap menanggung derita. Tentunya, pengangguran, kemiskinan bertambah serta rakyat lebih sulit," tutur Ibas.


Disamping itu, Ibas bertanya usaha BKPM dalam menjaga beberapa investor yang sekarang ini sudah memberikan modal di Indonesia. "Minta elaborasi selanjutnya tentang program saranai ketertarikan outward investment. Ditengah-tengah kritis multidimensi ini, apa tidak seharusnya BKPM memusatkan investasi di negeri, bukanlah menggerakkan capital outflow?," kata Ibas.

Postingan populer dari blog ini

JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani Aher minta proses peningkatan calon vaksin Covid-19 di Indonesia dilaksanakan dengan cara jujur serta terbuka. Menurut Anggota Komisi IX DPR RI ini, konsep jujur serta terbuka itu penting. "Bila bicara tentang obat atau vaksin Covid-19, karena itu yang penting diingat ialah konsep jujur serta terbuka. Apa itu tentang efisiensinya, perubahan virusnya atau yang lain. Ini harus jujur serta terbuka dikatakan, sebab benar-benar dinanti-nantikan warga," kata Netty dalam info tercatatnya pada SINDOnews, Jumat (4/9/2020). Diketahui, pada Rapat Dengar Opini dengan Komisi IX DPR RI, PT Bio Farma sampaikan keperluan 340 juta jumlah vaksin untuk capai tingkat kebal dari epidemi COVID-19 di Indonesia. Bio Farma menerangkan pola periode pendek yang disediakan sekarang ini ialah lakukan uji medis babak tiga yang direncanakan mulai pada 20 Agustus sampai akhir Januari 2021. (Simak juga: BPOM Klaim Banyak Faktor Positif dalam Vaksin COVID-19 asal UEA) Netty memiliki pendapat, meskipun uji medis telah dilaksanakan, persoalan vaksin tidak dengan cara automatis langsung usai. "Apa vaksin ini efisien untuk menantang virus, bagaimana aksesibilitas serta keterjangkauan buat seluruh pihak? Perlu jadi perhatian proses distribusinya di lapangan; Apa dapat penuhi keperluan 267 juta rakyat Indonesia? Lalu siapa yang bertambah dulu harus diberi? Apa orang yang prospek menebarkan virus, pemegang kekuasaan atau siapa? Ini harus dipikir," tuturnya. Disamping itu, ia minta supaya calon vaksin bikinan dalam negeri 'merah putih' yang sedang ditingkatkan harus terus dibantu. "Janganlah sampai hadirnya vaksin asal China membuat peningkatan vaksin merah putih berhenti," kata istri bekas Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ini. Selanjutnya, Netty minta supaya mekanisme standard peningkatan obat harus dipatuhi. "Obat apa saja yang ditingkatkan harus ikuti mekanisme yang berlaku. BPOM harus ikuti ketentuan main supaya tidak ada subjektivitas, perselisihan kebutuhan, permainan project ditambah lagi kerja di bawah desakan sebab ada interferensi dari faksi lain," tuturnya. Ia memperingatkan supaya kemandirian industri kesehatan dalam negeri selekasnya dilaksanakan. Menurutnya, Epidemi COVID-19 jadi tanda-tanda rapuhnya kemandirian industri kesehatan nasional. "Epidemi Ini ialah ujian nasionalisme buat kita. Pertanyaannya saat ini ialah sampai kapan kita terus tergantung pada negara lain dalam soal penyediaan obat, alkes serta vaksin," tuturnya.

Funding for the work came from the Academy of Finland and the Kone Foundation, and the BBVA